tim ASSESMEN terpadu

Berbagai terobosan dilakukan pihak kepolisian, dan BNN untuk memutus rantai peredaran narkoba mulai dari sosialisasi kepada msyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan hingga melakukan penangkapan terhadap pengguna, pengedar, hingga bandar narkoba.Namun, pengedaran narkoba masih tetap eksis. Untuk menyamakan persepsi penangan tindak pidana narkotika, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Utara menggelar rapat terbatas, Kamis (1/9).Semua unsur terlibat dalam rapat tersebut mulai dari, jajaran Polres Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, BNN, Bea Cukai Jakarta Utara, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sudin Kesehatan, hingga Sudin Sosial Jakarta Utara.“Rapat ini merupakan follow up dari beberapa pertemuan terbatas sebelumnya terkait dengan penanganan narkoba yang dilakuakan untuk rehabilitasi,” kata Kepala BNN Kota Jakarta Utara, Yuanita AS.Dikatakan dari hasil rapat tersebut sudah dibentuk tim assesment terpadu penanganan kasus narkoba. Dengan adanya koordinasi antaran lembaga maka diharapkan penindakan terhadap penyalahguna narkotika bisa lebih tepat dan tidak rancu antara petugas yang menangkap di lapangan dengan petugas yang menyidangkan di peradilan.“Disitu nanti akan dilakukan S.O.P dalam hal peraturan mengenai bagaimana penanganan narkoba bagi pemakai usia di bawah umur. Dimana penanganan memiliki treatment khusus dan harus ditaruh di sel tahanan khusus anak-anak,” ujarnya.“Garis besarnya, seluruh stakeholer semua sepakat bahwa Tim Asesmen Terpadu (TAT) berjalan dengan sesuai aturan Sema dan Peraturan Bersama yang dilaksanakan 7 kementerian dan lembaga‎ bisa semakin mempermudah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika,” tambah dia.Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI, Ogan Sudrajat, melihat dengan adanya Tim Asesment Terpadu dalam proses hukum bagi penyalahgunaan narkotika di Jakarta Utara maka fungsi pencegahan dan pemberantasan narkoba bisa ditingkatkan.“Dengan adanya pertemuan ini maka diharapkan ada kesepemahaman dalam memangani pengguna atau pecandu narkotika tidak hanya dari segi kriminalitasnya saja tapi sebagai orang yang mengidap penyakit kronis dan perlu dilakukan rehabilitasi,” ‎ujar Ogan.Ia melihat pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna yang tergantung pada narkotika baik di pusat maupun wilayah harus dilakukan secara terus menerus karena pecandu yang sudah direhabilitasi sekalipun memiliki potensi kekambuhan.“Jika pecandu itu hanya sebagai korban dan bukan pengedar, maka ia tidak perlu dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sehingga bisa mengatasi kelebihan daya tampung, kita juga harapkan ada optimalisasi kerja sama TAT di tujuh lembaga dan kementerian,” tuturnya.Hal ini juga didukung oleh Direktur Hukum dan Kerja Sama BNN Pusat, Darmawel Aswar, yang melihat kesepahaman penegak hukum dalam menguasai Undang-Undang penting untuk memastikan keputusan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidak salah sasaran.